5 Kasus Korupsi yang Merugikan Negara Paling Fenomenal

Kasus korupsi bisa dibilang sudah membudaya, sejak kerunturan Orde Baru yang menyingkapkan sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme rasanya masyarakat kita terus menerus dihantui kasus serupa yang tidak berkesudahan. Kendati sebuah badan khusus sudah dibentuk untuk memutus mata rantai korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nyatanya para koruptor tidak pernah jera. Ibaratnya tertangkap satu koruptor, 1000 koruptor baru muncul. Inilah yang membuat Indonesia sulit terbebas dari korupsi.

Budaya mencuri uang negara sebenarnya sudah nampak dari level terbawah pemerintahan. Bahkan kita sebagai masyarakat biasa bukan pemangku jabatan juga kerap kali tidak menyadari tengah melakukan korupsi biarpun skalanya kecil. Misalnya melambungkan harga jual sebuah barang titipan teman tanpa memberitahukan kepada mereka harga sebenarnya. Hal ini pasti sudah sering kamu lakukan bukan? “Ah buat ongkos jalannya” pikirmu begitu. Padahal ini merupakan salah satu praktik korupsi dalam skala kecil dan inipula lah yang mungkin ada dipikiran para koruptor kelas kakap.

Mengubah budaya ini pun tidak mudah. Karena sudah begitu mengakar dan dianggap hal biasa perubahan benar-benar harus secara radikal. Tidak boleh ada yang namanya pemakluman ketika mendapati kasus korupsi. Apapun alasannya, terdesak kebutuhan ekonomi atau ada ancaman dari pihak luar korupsi tetaplah salah jika dilakukan. Karena korupsi ini sifatnya sudah menyentuh pribadi masing-masing maka perubahan hendaknya dilakukan dari diri kita sendiri. Misalnya dengan tidak lagi mengorupsi waktu.

Sebab pemakluman pada korupsi-korupsi tipe kecil ini bisa berkembang menjadi besar, karena yang tadi telah disebutkan yakni faktor kebiasaan.  Malulah pada negara lain yang memahami betul pentingnya untuk tidak memakan hak orang lain terutama yang berhubungan dengan kepentingan umum. Jangan sampai kita menjadi bagian dari koruptor yang tidak menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Berbicara mengenai korupsi di Indonesia dalam skala besar, penting rasanya kita mengetahui deretan korupsi yang amat membebani negara itu.  Penasaran? Berikut daftarnya:

  • Kasus korupsi mantan Presiden Suharto beserta keluarga cendana

Kalau diurutkan dari jumlah korupsi terbesar selama negara Indonesia berdiri, mungkin korupsi yang dilakukan Suharto bukan merupakan yang paling tinggi. Mantan penggagas orde baru ini disinyalir telah memakan uang rakyat setelah 32 tahun menjabat sebagai pemimpin tertinggi Indonesia. Jumlah kerugian yang negara alami mencapai Rp 3,3 Triliun. Menurut beberapa sumber berita uang tersebut dialirkan ke sejumlah yayasan milik Suharto. Namun hingga saat ini semua tuduhan tersebut belum terbukti. Sejumlah pejabat yang berkuasa pada masa orede baru juga ditengarai terlibat dalam mega korupsi ini.

  • Kasus yang dilakukan oleh Eddy Tansil

Bagi kamu generasi 90-an atau yang sudah menginjak bangku sekolah pada era 90-an pasti tidak asing dengan nama Eddy Tansil. Ya, dia adalah salah satu koruptor besar Indonesia yang berhasil melarikan uang negara mencapai sekitar Rp 7triliun. Keturuan Tionghoa yang memiliki nama Tionghoa Tan Tjoe Hong ini merupakan perbisnis yang sangat berjasa di masa orde baru. Ia terbukti menggelapkan uang melalui kredit pinjaman Bank Bapindo yang dilakukannya melalui grup perusahaan Golden Key Group.

Ia didakwa pidana penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan denda senilai Rp 50juta dan membayar yang pengganti Rp 500miliar serta mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun. Namun sebelum menjalani seluruh proses hukumn, Eddy diketahui berhasil kabur dari penjara Cipinang pada 4 Mei 1996 dan menghilang hingga kini.

  • Korupsi Hambalang

Mega proyek Hambalang juga menjadi salah satu kasus yang terbilang cukup fenomenal karena melibatkan banyak pejabat tingkat tinggi. Korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 243,6 miliar ini melibatkan sejumlah nama-nama penting seperti Malarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin. Korupsi ini tercium oleh banyak pihak ketika sejumlah kejanggalan terutangkap, yakni pembebasan lahan yang belum selesai dan pernyataan badan Vulakonologi yang menyatakan bahwa kawasan Hambalang tidak cocok untuk dijadikan sport center.

  • Kasus Bank Century yang menyeret nama Sri Mulyani

Kasus yang satu ini juga fenomenal pada masanya karena menyeret menteri Keuangan yang kala itu masih menjabat yakni Sri Mulyani dan juga mantan Wakil Presiden Budiono dengan kerugian yang dialami negara mencapai Rp 6,7triliun. Kasus ini mulai terkuat ketika Bank Century mengajukan pailit dan menjadi Bank Ggal kemudian meminta bantuan kucuran dana tunai kepada pemerintah sebsara Rp 6,7 triiun dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Proses penetapan tersebt diimulai pad Nomber 2008 di kantor Bank Indonesia yang dihadiri oleh Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Budiono, Deputi Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom, Deputi Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad.

Budi Mulya menyalahgunaan keweangannya dengan menyatakan tidak setuju dengan lampiran dan yang menunjukkan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan ini memperkaya Budi Mulya sebsara Rp 1 Miliar, pemegang saham PT Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Basherr Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sear Rp 3,115 triliun, Robert Tantutar sebesar Rp 2,753triliun dan Bank Century sebesar Rp 1,581triliun.

  • Kasus korupsi pengadaan KTP elektronik

Kasus korupsi yang terbaru dan terbilang fenomenal adalah korupsi pengadaan KTP elektronik (e-ktp) yang saat ini proses hukumnya masih terus berjalan. Akibat korupsi ini negara dirugikan hingga mencapai Rp 2,3tirilun.  Korupsi ini ditengarai menyeret banyak nama pejabat yang duduk di kursi DPR RI. Mantan ketua DPR RI Setya Novanto ditengarai menjadi dalang dari korupsi massal ini.

Setya diduga melakukan korupsi ini bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukn dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dn Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hingga saat ini ditengarai masih ada sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini. Karena itu kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh KPK.

Itulah sejumlah kasus yang paling fenomenal hingga saat ini dan sebagian malah berakhir misterius. Sebagian besar masyarakat seringnya kecewa terhadap tuntutan jaksa yang begitu rendah karena jumlah korupsi yang dilakukan sangat menyengsarakan rakyat. Namun ketika hamik sudah memutuskan kita sebagai masyarakat memang hanya bisa menerima dengan lapang dada.

Sekali lagi, jika ingin budaya korupsi, kolusi dan nepotisme ini berakhir mulailah dengan mengubah sekitar kita, kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa disadari mengarahkan kita untuk melakukan korupsi dengan begitu kita akan terbiasa mengemban amanah dengan jujur,

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *